6 Desember 2019 Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang melakukan studi banding ke Mahidol University Thailand, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan sebelumnya. 40 Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Untag Semarang ikut serta dalam studi banding di pimpin oleh Rektor Untag Semarang Prof. Dr. Suparno, MSi, Wakil Rektor bidang kerjasama Prof. Dr. Retno Mawarini S., S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum dan Ketua Pusat Studi International Office  dan Mobility Dr. Ir. Eko Nursanti,Sekretaris Bidang Akademik Dr. Mashari, S.H., M.Hum dan Sekretaris bidang Administrasi dan Keuangan Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum.

Salah satu alasan Studi Banding ke Mahidol University Thailand karena  Mahidol University Thailand termasuk perguruan tinggi tertua di Thailand. Universitas tersebut berdiri sejak 1888, sehingga sarat pengalaman, kunjungan ini dilatarbelakangi kemitraan strategis dan kerjasama di antara Negara-negara anggota ASEAN dalam mengahadapi tantangan lingkungan, sosial dan ekonomi serta hukum secara bersama-sama, serta untuk mencapai tujuan bersama di dunia yang cepat berubah.

Pada saat kunjungan rombongan Program Studi Hukum Program Doktor Untag Semarang diterima secara langsung oleh Prof. Mathuros Tipayamongkholgul, yang membahas langkah strategis dalam peningkatan kualitas kerjasama internasional pada masa depan.

Pada kesempatan ini juga masing-masing pihak mempresentasikan kondisi akademiknya, yang dilanjutkan forum Tanya jawab dan penandatanganan MoU oleh kedua pihak. Prof. Dr. Suparno, M.Si menyampaikan bahwa kunjungan kerjasama ini sekaligus untuk mendorong Untag menjadi bagian dari aliansi Universitas Regional dan Internasional melalui gelar bersama dalam program penelitian, program pertukaran dosen dan mahasiswa, serta bentuk kolaborasi akademis lainnya, yang merupakan prioritas utama bagi Untag Semarang saat ini.

Adapun langkah strategis nyata yang telah ditetapkan pada pertemuan ini, antara lain terpilihnya salah satu professor di Mahidol University Thailand sebagai penguji eksternal pada salah satu ujian promosi doctor pada Program Studi Hukum Program Doktor Untag Semarang, dan join pengabdian masyarakat dalam upaya kesadaran bersama penanganan HIV , serta join seminar internasional pada tahun 2010 mendatang.

4 Desember 2019 Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang melakukan studi banding ke Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan sebelumnya.

Adapun salah satu tujuan kunjungan studi banding ini agar mahasiswa dapat melihat secara langsung, baik sarana prasarana kampus, kurikulum maupun system belajar menagarnya di Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia. 40 Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Untag Semarang ikut serta dalam studi banding yang didampingi oleh Sekretaris Bidang Akademik Dr. Mashari, S.H., M.Hum dan Sekretaris bidang Administrasi dan Keuangan Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum.

Dalam studi banding dilakukan dua kegiatan, pertama dilakukan peningkatan kerjasama dengan pejabat structural Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia yang selama ini sudah terjalin baik. Rombongan studi banding di pimpin oleh Rektor Untag Semarang Prof. Dr. Suparno, MSi, Wakil Rektor bidang kerjasama Prof. Dr. Retno Mawarini S., S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum dan Ketua Pusat Studi International Office  dan Mobility. Kedua peserta studi banding melakukan seminar bersama di kampus Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia.

Pembicara dari Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia Dr. Tun Yin Li dan Dr. Janet Lee Sim Kuen dalam materinya berjudul “Malaysia Business Law” Sementara pemateri dari Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang adalah Arista Candra Irawati, S.H., M.H., Adv dengan judul “The Legal Construction of The Corruption Commission in The Prespective of Law Polities” dan dr. Elly Wijaya Nurayam, S.H., M.H bertema “ The Doctor’s Liabelity for Defaults in the Therapeutic Transaction”.

Dari hasil kerjasama ini, recananya dalam waktu dekat pihak Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia akan melakukan kunjungan balasan ke kampus Untag.

Wakil Dekan Fakultas Hukum Untag, Totok Tumangkar, SH, MH telah meraih gelar doktor, usai mengikuti ujian terbuka promosi doktor yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Doktor (PHPD) Untag, dikampusnya Jl. Pemuda 70.Semarang pada tanggal 15 Oktober 2019.

Dalam desertasinya yang berjudul "Penguatan Pengaturan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Yang Berkeadilan dibidang Permodalan" yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan, setelah berhasil mempertahankan desertasinya dihadapan para penguji.

Adapun para penguji itu terdiri dari Prof. Dr. Edy Liadiyono, SH. MHum selaku ketua sidang dan sekaligus sebagai Promotor. kemudian Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH, MH. sebagai sekretaris sidang. Sedangkan selaku penguji eksternal yaitu Prof. Dr. Achmad Busro, SH, MHum dan Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH, sementara penguji internal terdiri dari Dr. Sigit Irianto, SH, MHum yang juga sebagai Co Promotor, kemudian Dr. Bakti Trisnawati, SH, MHum, dan Dr. Sri Mulyani, SH, MHum

Dalam ujian terbuka tersebut, Totok telah memaparkan hasil penelitiannya yang menggali berbagai faktor kondisi UMK dibidang permodalan.

Menurutnya, bahwa UMK itu adalah sama dengan ekonomi kerakyatan, sehingga dalam proses pembangunan ekonomi salah satu indikatornya adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Hal itu seperti yang dikutip dalam nawacita Persiden Jokowi, kemudian UMK itu perlu dikuatkan melalui peraturan peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang tertera dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Disamping itu, untuk menguatkan peraturan tersebut, peran Pemerintah Daerah dan perbankan juga diharapkan ikut didalam pengembangan atau pemberdayaan UMK tersebut.

Adapun output dalam desertasi ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah khususnya masalah permodalan di UMK.