4 Desember 2019 Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang melakukan studi banding ke Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan sebelumnya.

Adapun salah satu tujuan kunjungan studi banding ini agar mahasiswa dapat melihat secara langsung, baik sarana prasarana kampus, kurikulum maupun system belajar menagarnya di Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia. 40 Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Untag Semarang ikut serta dalam studi banding yang didampingi oleh Sekretaris Bidang Akademik Dr. Mashari, S.H., M.Hum dan Sekretaris bidang Administrasi dan Keuangan Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum.

Dalam studi banding dilakukan dua kegiatan, pertama dilakukan peningkatan kerjasama dengan pejabat structural Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia yang selama ini sudah terjalin baik. Rombongan studi banding di pimpin oleh Rektor Untag Semarang Prof. Dr. Suparno, MSi, Wakil Rektor bidang kerjasama Prof. Dr. Retno Mawarini S., S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum dan Ketua Pusat Studi International Office  dan Mobility. Kedua peserta studi banding melakukan seminar bersama di kampus Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia.

Pembicara dari Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia Dr. Tun Yin Li dan Dr. Janet Lee Sim Kuen dalam materinya berjudul “Malaysia Business Law” Sementara pemateri dari Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang adalah Arista Candra Irawati, S.H., M.H., Adv dengan judul “The Legal Construction of The Corruption Commission in The Prespective of Law Polities” dan dr. Elly Wijaya Nurayam, S.H., M.H bertema “ The Doctor’s Liabelity for Defaults in the Therapeutic Transaction”.

Dari hasil kerjasama ini, recananya dalam waktu dekat pihak Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia akan melakukan kunjungan balasan ke kampus Untag.

Dosen Fakultas Hukum Untag, Widyarini Indriasti Wardani berhasil meraih gelar doktor setelah mengikuti ujian terbuka promosi doktor yang diselenggarakan oleh Program Studi.Hukum Program Doktor (PHPD) Untag dikampus Jl. Pemuda 70 Semarang, baru baru ini.

Disertasinya yang berjudul "Rekunstruksi Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian Berasas Keadilan Sosial" telah mendapatkan nilai cumlaude dengan ipk 3,84 berhasil dipertahankan disertasinya dihadapan para penguji.

Adapun tim pengujinya terdiri atas Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH, MHum selaku ketua sidang dan Promotor, Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH, MH, selaku sekertaris sidang, sedangkan sebagai anggota sidang terdiri dari Prof. Dr. Achmad Busro, SH, MHum dan Prof. Dr. Ade Maman, SH, MSc sebagai penguji eksternal, Prof. Dr. Liliana Tesjosaputro, SH, MH, MM, dan Dr. Mashari, SH, MHum sebagai penguji internal, serta Dr. Johan Erwin Isharyanto, SH, MHum sebagai Co Promotor.

Widyarini dalam desertasinya menyampaikan bahwa tujuan penelitiannya ini adalah untuk menganalisis dan menemukan pelaksanaan pengaturan pembatasan kepemilikan hak atas tanah pertanian berdasarkan Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang belum dapat dilaksanakan, dan untuk menganalisis dan menemukan argumentasi tentang konstruksi pengaturan pembatasan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, serta untuk merumuskan rekonstruksi pengaturan pembatasan kepemilikan hak atas tanah pertanian menurut UU No 56 Prp Tahun 1960 berasas keadilan sosial.

Ketua sidang Prof. Edy lisdiyono, yang juga sebagai Promotor telah mengucapkan selamat kepada Widyarini yang kebetulan juga sebagai dosen Fakultas Hukum Untag sendiri, serta.kepada suaminya Dr. Sigit Irianto, SH, MHum yang saat ini sebagai Wakil Rektor Untag bidang akademik.

Pada kesempatan itu Prof. Edy mengaku selama membimbing desertasinya dilakukan secara disiplin dan ketat, ini semua dilakukan karena sebagai Promotor harus dapat mempertanggung jawabkan secara keilmuan.

Jadi tidak membedakan.kepada siapapun yang dibimbinganya, yang terpenting dia bisa membuktikan keseriusannya, seperti yang disampaikan oleh seorang filosof terkenal, yaitu Socrates yang mengatakan “cobalah dulu baru cerita, pahami dulu baru menjawab, pikirlah dulu baru berkata, dengarkan dulu baru berikan penilaian, bekerjalah dulu baru berharap”.

Kini widyarini sudah membuktikan ucapan filosof itu, untuk itu Prof. Edy berpesan kalau sudah menjadi doktor harus dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan negaranya, termasuk memajukan Fakultas Hukum Untag.

Wakil Dekan Fakultas Hukum Untag, Totok Tumangkar, SH, MH telah meraih gelar doktor, usai mengikuti ujian terbuka promosi doktor yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Doktor (PHPD) Untag, dikampusnya Jl. Pemuda 70.Semarang pada tanggal 15 Oktober 2019.

Dalam desertasinya yang berjudul "Penguatan Pengaturan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Yang Berkeadilan dibidang Permodalan" yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan, setelah berhasil mempertahankan desertasinya dihadapan para penguji.

Adapun para penguji itu terdiri dari Prof. Dr. Edy Liadiyono, SH. MHum selaku ketua sidang dan sekaligus sebagai Promotor. kemudian Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH, MH. sebagai sekretaris sidang. Sedangkan selaku penguji eksternal yaitu Prof. Dr. Achmad Busro, SH, MHum dan Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH, sementara penguji internal terdiri dari Dr. Sigit Irianto, SH, MHum yang juga sebagai Co Promotor, kemudian Dr. Bakti Trisnawati, SH, MHum, dan Dr. Sri Mulyani, SH, MHum

Dalam ujian terbuka tersebut, Totok telah memaparkan hasil penelitiannya yang menggali berbagai faktor kondisi UMK dibidang permodalan.

Menurutnya, bahwa UMK itu adalah sama dengan ekonomi kerakyatan, sehingga dalam proses pembangunan ekonomi salah satu indikatornya adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Hal itu seperti yang dikutip dalam nawacita Persiden Jokowi, kemudian UMK itu perlu dikuatkan melalui peraturan peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang tertera dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Disamping itu, untuk menguatkan peraturan tersebut, peran Pemerintah Daerah dan perbankan juga diharapkan ikut didalam pengembangan atau pemberdayaan UMK tersebut.

Adapun output dalam desertasi ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah khususnya masalah permodalan di UMK.