Program Studi Hukum Program Doktor (PHPD) Fakultas Hukum Untag Semarang,14 Oktober 2019. Sampai saat ini belum ada kepastian hukum bagi para pekerja outsourcing untuk mendapatkan perlindungan hukum, kelangsungan bekerja dan kelangsungan hidup. Karena pemerintah tidak mengatur regulasi yang jelas untuk pelaksanaan asosiasi sektor usaha dan jenis pekerjaan dalam pemborongan di perusahaan dengan memberi batasan minimal jenis pekerjaan yang bersifat core business melalui kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melibatkan ahli dibidangnya.
Hal itu disampaikan oleh Tri Hastuti, SH, MH saat mengikuti Ujian terbuka promosi Doktor yang diadakan oleh di Kampusnya.Jl. pemuda 70 Semarang. Tri Hastuti berhasil mempertahankan desertasinya yang berjudul "Rekonstruksi Regulasi Penentuan Jenis Pekerjaan Dalam Pemborongan Pekerjaan Oleh Asosiasi Sektor Usaha Yang Berkeadilan" dihadapan para penguji yang terdiri dari : Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH, MHum selaku ketua sidang, Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH, MH, selaku selretaris sidang, sedangkan sebagai anggota sidang yaitu Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, MHum (Promotor), Dr. Mashari, SH, MHum (Co Promotor), Prof. Dr. Retnoawarini S, SH, MHum (Penguji), Prof. Dr. Drs. H. Suparno, MSi (Penguji eksternal), dan Prof. Dr. Ari Hernawan, SH, MHum (Penguji eksternal).
Didepan para penguji, Tri Hastuti menyampaikan hendaknya pemerintah menyusun kebijakan yang berimbang, baik bagi pekerja outsourcing maupun pengusaha outsourcing, maka akan menjamin ketenangan bekerja dan berusaha, sehingga dunia usaha akan tetap berkembang. Selain itu, iklim investasi akan berkembang dan bersinergi dengan ketenagakerjaan.
Pada kesempatan itu ketua sidang Prof. Edy menyampaikan bahwa berdasarkan hasil musyawarah para penguji, dengan mempertimbangkan keaktifan kuliah, nilai kualifikasi, ujian kelayakan, ujian tertutup, maka telah ditetapkan Tri Hastuti mendapatkan predikat cumlaude, dengan ipk sebesar 3,92 dengan masa kuliah selama 3 tahun 7 bulah 14 hari.
Prof. Dr. Sarsintorini Putra yang juga sebagai ketua Program Doktor Hukum Untag menyampaikan bahwa ini merupakan lulusan program doktor yang ketiga, dimama provenda telah melakukan pendalaman atau multi riset untuk menemukan pembaharuan hukum baru. untuk itu dia berharap agar lulusannya ini dapat menjaga marwah perguruan tingginya, dalam rangka ikut memecahkan kesulitan yang ada di negara ini.
Selaku Promotor, Prof. Yos yang juga menjabat sebagai Rektor Undip berpesan kepada Dr. Tri Hastuti, agar bisa menjadi duta dalam menyelamatkan pancasila, dan jagalah marwah dari gelar doktor yang anda terima, dan marwah Universitas 17 Agustus.1945 Semarang, dimana anda telah masuk dalam kawah candra dimuka, untuk itu jangan kotori marwah Untag, hindari perbuatan tercela dan hiasilah dengan hal hal yang baik.
Prof. Dr. Suparno yang juga Rektor Untag mengapresiasi Promotor Prof. Yos, yang menyatakan agar lulusannya ini dapat menjaga marwah Untag. Untuk itu dia berpesan kepada lembaganya agar supaya S3 untuk dikelola dengan baik, dan kepada lulusannya untuk dapat menjaga nama almamaternya dan menjaga moral pribadinya dengan baik.
Program Studi Hukum Program Doktor (PHPD), 11 Oktober 2019 Untag telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam revisi UU KPK dan RUU KUHP. yang diselenggarakan di kampusnya. Jl. Pemuda 70 Semarang.
Dalam diskusi ini telah menghadirkan Ketua Pusat Studi Tindak Pidana Korupsi Untag Dr. Mahfud Ali, SH, MSi, Pakar Hukum Pidana Untag Dr. Bambang Joyo Supeno, SH, M.Hum, Utusan dari BEM Fakultas Hukum Untag, mahasiswa S1, S2 dan S3, yang dimoderatori oleh Sri Wulandari, SH, M.Hum, M.Kn.
Ketua PHPD Untag.Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH, MH menyebut bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara mahasiswa untuk merespon isu-isu tentang revisi UU KPK dan RUU KUHP yang masih dipersoalkan banyak orang.
Dengan diskusi ini diharapkan dapat melatih kepekaan mahasiswa, supaya mereka tanggap dan memiliki keperdulian untuk membahas dan mencari solusi yang terbaik secara akademis.
Dr. Mahfud Ali, SH., MSi menyampaikan bahwa dengan adanya Dewan pengawas yang kewenangannya justru di atas pihak KPK, bahkan memasuki wilayah teknis pelaksanaan dan tugas serta wewenang KPK, seperti penyadapan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya, menurutnya ini sudah terlalu jauh kewenangannya, bila dibandingkan di komisi kejaksaan maupun kepolisian.
Karena itu dalam konteks perubahan ini membuat KPK bagaikan dalam kerangkeng, punya kewenangan tapi sulit untuk dilaksanakan, padahal hanya lembaga ini yang bisa membuat pejabat negara atau orang lain akan berhenti melakukan korupsi, sementara penegak hukum yang lain belum ada yang sehebat KPK.
Dr. Mahfud Ali, SH., MSi secara hukum tanggal 17 Oktober 2019 UU KPK ini sudah berlaku, untuk itu kita berharap agar Persiden bersedia menerbitkan Perpu, yang isinya menunda pelaksanaan hasil perubahan itu dan mengembalikan UU Nomor 30 Tahun 2002, kemudian dilakukan pembahasan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat, para akademisi serta mereka yang memiliki kepedulian.
Sementara Dr. Bambang Joyo Supeno, SH, M.Hum menyampaikan bahwa penerbitan Perpu dibenarkan secara konstisional, namun harus ada syaratnya yaitu dalam keadaan luar biasa.
Menurutnya, kalau tingkat kejahatan korupsi dari tahun ketahun terus meningkat dan sifatnya masiv, maka itu termasuk dalam keadaan luar biasa, sehingga perlu diterbitkan Perpu. Katanya. Atau dengan cara yang lain yaitu anggota dewan yang baru bisa memasukan revisi UU KPK yang baru dalam prolegnas untuk dilakukan perubahan perubahan, cuman waktunya lama, maka supaya cepat sebaiknya dibuat perpu saja. Ungkapnya. Atau dengan cara yang lain yaitu anggota DPR yang baru bisa memasukan revisi UU KPK yang baru dalam prolegnas untuk dilakukan perubahan-perubahan. Namun waktunya lama, maka supaya cepat sebaiknya dibuat Perpus saja, tegasnya.
Program Studi Hukum Program Doktor (PHPD) Fakultas Hukum Untag Semarang, 07 Oktober 2019 menggelar kembali ujian terbuka promosi doktor untuk promovendus Pranoto Santoso SH MH SpN, di kampus Jl Pemuda 70 Semarang. Dalam disertasinya yang berjudul "Rekonstruksi Penggunaan Kewenangan Titel Eksekutorial terhadap Lelang Eksekusi", Pranoto mampu memperoleh predikat cumlaude, dengan nilai IPK 3,9.
Hal itu dilakukan setelah berhasil mempertahankan penelitian desertasinya di depan para penguji, yaitu Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., MHum selaku ketua sidang dan copromotor, Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS selaku penguji eksternal.
Adapun penguji internal adalah Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH., MH, Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH., MH., MM (promotor), Dr. Sigit Irianto, SH. MHum dan Dr. Mashari, SH., MHum. Tujuan penelitian desertasinya ini untuk mengetahui, mengapa sertifikat hak tanggungan berirah irah.
"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan untuk mengetahui konstruksi pelaksanaan pasal 224 HIR dengan adanya Undang Undang Hak Tanggungan, serta untuk menemukan rekonstruksi penggunaan kewenangan eksekutorial terhadap eksekusi pada sertitikat hak tanggungan.
Ketua sidang Prof. Edy mengatakan bahwa promovendus Pranoto memperoleh predikat cumlaude dalam waktu tiga tahun tujuh hari, ini merupakan satu prestasi yang membanggakan. Hal itu karena ditunjang dengan judul desertasi yang bagus, dan kebetulan yang bersangkutan berprofesi sebagai advokad yang sudah senior, sehingga piawai dalam menjawab semua pertanyaan yang diujikan. Adapun pertimbangan lainnya adalah karena keaktifan dan keseriusannya dalam perkuliahan serta rajin melakukan bimbingan dengan co dan promotornya.
Sementara Ketua PHPD Untag Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH., MH menyampaikan bahwa ujian terbuka program doktor ini untuk kedua kalinya digelar, yang rencananya dalam semester ini masih ada tiga kandidat lagi yang akan mengikuti ujian terbuka. Dia berharap agar para kandidat doktor yang lain dapat segera mempersiapkan dirinya untuk menyusul, sehingga setiap semester diharapkan ada yang lulus, agar ada keseimbangan antara mahasiswa yang masuk dan lulus.
Rektor Untag Prof. Dr. Suparno MSi mengatakan bahwa atas nama lembaga sangat mengapresiasi atas pelaksanaan ujian terbuka program doktor ilmu hukum Untag ini. Hal ini merupakan pelaksanaan amanah Menristek Dikti waktu itu, yang mengatakan agar Untag meluluskan doktor dalam waktu tiga tahun. Alhamdulillah bahwa dalam waktu tiga tahun lebih sedikit Untag bisa meluluskan doktor. Dengan menjaga amanah yang diberikan oleh pemerintah, dan melaksanakan proses belajar mengajar dan bimbingan dengan baik dan sesuai aturan, diharapkan masyarakat dapat menilai kinerja yang dilakukan oleh Untag, dan menghasilkan trust kepercayaan yang baik kepada Untag.
Musim kemarau panjang mengakibatkan beberapa daerah mengalami kekeringan , Fakultas Hukum Untag Semarang melakukan bakti sosial dengan melakukan droping air bersih di beberapa tempat diantaranya di Kabupaten Purwodadi, Blora, Dan Kendal.
Ikut serta dalam kegiatan bakti sosial tersebut adalah Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum, Wakil Dekan II Benny Bambang Irawan, SH., MH dan beberapa dosen ikut serta mendampingi. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat di beberapa desa dan Kecamatan yang berbeda, antara lain di dukuh Teguhan, Miri, Pengging desa Depok, Kecamatan Toro Kabupaten Grobogan. “Kekeringan membuat beberapa warga merasa kesulitan untuk mencari air, sehingga dengan adanya bakti sosial ini tentunya dapat meringankan bagi warga” Katanya.
“Pengiriman dilaksanakan bertahap menggunakan puluhan truk tangki yang mengambil air dari sumber terdekat di kawasan itu” tambahnya.
Masyarakat dengan antusias dan penuh kegembiraan menerima bantuan air bersih tersebut. Tokoh masyarakat setempat, Meidji 62 mengatakan kesulitan air bersih itu terjadi sejak Juli sampai sekarang tetap belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Tidak hanya itu warga di Desa Simo hanya bisa pasrah karena air waduk Simo juga sudah mengering. “Sulitnya mendapatkan air membuat warga terpaksa menyisihkan keuangannya untuk membeli air untuk keperluan memasak”, katanya.
Sehingga upaya warga untuk mendapatkan air bersih warga terpaksa harus membeli ke desa Pakis, upaya lainnya dengan mebuat sumur di sekitar waduk, tetapi sumber airnya tidak bagus yakni rasanya yang asin dan berwarna kemerahan “Harapannya agar pemerintah bisa membantu untuk membuatkan sumur bor dan waduk untuk penampung air segera di bangun kembali. Katanya.
Aksi penyerahan bantuan air bersih dari Fakultas Hukum Untag Semerang, direncanakan selama tiga hari (10-12 Oktober 2019) di Kabupaten Grobogan, Blora dan Kendal.
Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Sabtu 14 September 2019 Dosen Fakultas Hukum yang menjabat sebagai Wakil Rektor IV (Bidang Kerjasama) Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, SH., M.Hum dikukuhkan sebagai Guru Besar. Acara berlangsung di Grha Kebangsaan UNTAG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang. Sejumlah tamu undangan hadir dalam pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar.
Prof Retno Mawarini Sukmariningsih diangkat sebagai guru besar bidang Ilmu Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 26710/M/KP/2019 tanggal 23 Juli 2019. Pada hari ini dia akan menyampaikan pidato pengukuhan berjudul ”Konstruksi Mediasi Internal: Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan dalam Prinsip Negara Hukum”. Sebelum menjadi Wakil Rektor IV Untag, Retno Mawarini Sukmariningsih sebelumnya pernah menjadi anggota komesioner KPID Jateng. Selama ini dia juga aktif menjadi fasilitator dan narasumber di berbagai forum ilmiah bidang penegakan hukum, baik di pusat maupun daerah.
Direktur Karier dan Kompetensi Kemenristekdikti Prof Dr Bunyamin Maftuh MA MPd mengingatkan, gelar profesor bagi seorang dosen bukan berarti sudah finish. Namun makna di balik itu, seorang profesor dituntut untuk mengembangkan ilmunya yang lebih bermanfaat.
”Jangan seperti profesor pohon pisang, berbuah sekali langsung habis dan sudah selesai. Tetapi harus menghasilkan karya ilmiah, menulis buku dan ilmu akademik lainnya,” tegas Prof Dr Bunyamin usai pengukuhan guru besar Untag
Pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Untag Semarang yang telah melahirkan tiga profesor baru dalam satu tahun. Karena jarang sekali sebuah perguruan tinggi, khususnya swasta dalam waktu satu tahun melahirkan tiga guru besar. Ini patut diapresiasi.
Hal ini sebuah kerja keras Untag untuk mendorong dosen mencapai jabatan akademik tertinggi. ”Kami juga mendorong agar perguruan tinggi yang lain juga bisa menjadi profesor. Kami juga punya program percepatan profesor, bagaimana memberikan kemudahan usulan menjadi profesor. Meski dipercepat, bukan berarti dipermudah dan diturunkan kualitasnya,” katanya.
Untuk mencapai jabatan profesor, salah satunya harus memenuhi bukti menulis jurnal internasional bereputasi. Artinya bukan jurnal bereputasi predator atau abal-abal. ”Kami berharap semakin banyak dosen mencapai jabatan profesor ini,” katanya.
Dia menambahkan, regulasi sesuai Permenristekdikti No 20 tahun 2017 segera diterapkan pada tahun 2019 ini, sehingga bisa dilihat profesor-profesor yang pasif dan tidak produktif. ”Jika selama tiga tahun berturut-turut tidak produktif, maka akan dikurangi tunjangannya,” kata Prof Bunyamin.
Syarat ini tidak berat, karena berbeda kalau ingin menjadi profesor harus menulis jurnal internasional. Sedangkan bagi dosen yang sudah profesor bisa menjadi penulis kedua atau ketiga.
Menurut Prof Bunyamin, terhadap para profesor yang tidak produktif dalam menghasilkan publikasi jurnal internasional akan diberi warning dan akan dikurangi jumlah tunjangan.
“Untuk 2018 sampai dengan 2019 sekarang ini kami baru dalam proses evaluasi. Jadi, bagi profesor yang tidak produktif untuk saat ini masih dapat menerima tunjangan kehormatan. Muda-mudahan regulasi segera berjalan,” katanya.
