21 Maret 2020, Semarang- Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Evert Maximilian Tentua, berhasil meraih gelas doktor setelah mempertahankan disertasi yang membahas tentang drone (pesawat udara tak berawak), pada ujian terbuka promosi doktor yang digelar Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UNTAG Semarang.

Evert Maximilian Tentua lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan indeks prestasi 3,70 oleh ketua penguji Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum dengan mempertahankan disertasi berjudul “Penataan Kembali Pengaturan tentang Pesawat Udara Tak Berawak di Indonesia”.

Adapun para penguji lainnya terdiri atas Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.H (promotor), Dr. Johan Erwin, S.H., M.H (co-promotor), Prof. Dr. Sarsintorini Putra , S.H., M.Hum, Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum dan Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.Hum sebagai penguji eksternal.

Promovendus Evert Maximilian Tentua mengatakan, penelitian tersebut terinspirasi ketika melihat seseorang menerbangkan drone yang dilengkapi dengan alat syuting . berdasarkan pantauan tampak mereka menunjukkan perilaku yang kurang terpuji, karena drone ditujukkan disekitar hotel yang kebetulan dekat rumahnya. Peristiwa itu telah mengusik dirinya untuk mengetahui lebih jauh, mengapa mereka berani melakukan hal itu, apakah tidak ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan drone.

Berawal dari kejadian itu, lalu dilakukanlah penelitian yang kebetulan saati itu dia sedang mempersiapkan untuk menyusun disertasi. Dari hasil penelitiannya ternyata benar, ada permasalahan yang menyangkut regulasi, yaitu tidak jelasnya peraturan sehingga menurutnya perlu ada penataan kembali pengaturan penggunaan pesawat udara tak berawak.

Pasalnya, hal ini akan berdampak pada penyalahgunaan, baik dalam prosedur penggunaan, digunakan untuk menyelundup, mempersenjatai, menerbangkan di atas wilayah udara terlarang, vandalisme, pengintaian, memasuki wilayah Negara lain tanpa izin., serta mengganggu privasi orang.

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 47 Tahun 2016 merupakan perubahan Permenhub Nomor 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang dilayani di Indonesia, tidak sesuai lagi dan sudah ketinggalan zaman.

Disamping itu, regulasi tersebut hanya berlandaskan dari segi yuridis, karena hanya mengatur kepentingan perlindungan keselamatan penerbangan. Menurutnya, pembuatan peraturan yang baik harus mengandung nilai filosofi, yuridis dan sosiologis. Karena itu, untuk menata kembali pengaturan pesawat udara tidak berawak, dia membuat konsep penelitian dengan melakukan perbandingan dengan Negara lain, seperti Amerika Serikat, Australia, Tiongkok dan Belanda serta pengaturan dari Internasional Civil Aviation Organization (ICAO) dengan pengaturan yang ada di Indonesia.

Semarang,  20 Maret 2020 Program Studi Hukum Program Doktor  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Gelar Ujian Terbuka Budi Purnomo yang mengangkat persoalan Penanaman modal asing tentang partisipasi masyarakat lokal dalam investasi belum diatur mengenai penghormatan terhadap tradisi budaya lokal yang mengakibatkan banyaknya penolakan yang dilakukan warga dalam investasi yang dilakukan oleh pemodal asing, hal tersebut disampaikan Budi Purnomo saat mengikuti ujian terbuka di kampus jl. Pemuda No. 70 Semarang.

Adapun para penguji dalam forum ilmiah tersebut terdiri atas Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum (Ketua sidang), Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH., MH (sekretaris). Adapun sebagai anggota penguji Prof. Dr. Liliana Tedjosaputra, SH., MH., MM (promotor),  Dr. Wijaya, SH., M.Hum (copromotor), Prof. Dr. Retno Mawarini S., SH., M.Hum, Dr. Sri Mulyani, SH., M.Hum dan Prof. Dr.Faisal Santiago, SH., MH selaku penguji eksternal.

Dalam disertasinya, Budi Purnomo menyampaikan bahwa seharunya penanaman modal asing mulai memperhatikan kearifan lokal serta partisipasi masyarakat lokal, sehingga masyarakat yang awalnya menolak kehadiran investor asing justru akan menjadi berpikiran bahwa masuknya investor asing akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Perlu adanya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Disamping itu, pemodal asing yang akan menginvestasikan modal di Indonesia harus dapat memahami nilai dan karakter masyarakat Indonesia yang heterogen, karena akan mempengaruhi sukses atau tidaknya investasi. Selain itu para pemodal asing juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan menyalurkan tanggung jawab sosialnya guna meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan.

Semarang, 20 Maret 2020 Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, EKo Yulianto, SH., MH berhasil meraih gelar doktor setelah mengikuti ujian terbuka promosi doktor yang digelar Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum UNTAG Semarang, melalui disertasinya yang berjudul “Konstruksi Hukum Dasar Pengujian (Toesting Groden)  Tindakan Faktual Pemerintah di Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkeadilan”, Eko Yulianto dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dengan indeks prestasi Kumulatif 3,9.

Disertasi telah diuii dihadapan Prof. Yos Johan Utama, SH., M.Hum (promotor), Dr. Wijaya, SH., M.Hum (copromotor), Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum (ketua penguji), Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH., M.Hum (sekretaris tim penguji), kemudian Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH., MM (penguji eksternal), Dr. Machfudz Ali, SH., M.Si dan Dr, Mashari, SH., M.Hum.

Dalam penelitian disertasi tersebut Eko Yulianto mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan filosofi dan rasio logis mengapa kewenangan penguji tindakan faktual ada pada PTUN. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pengujian tindakan faktual di PTUN yang didasarkan pada dimensi lampau dan masa kini sebelum penelitian dilakukan sementara UUAP belum merumuskan bagaimana dasar pengujiannya. Tujuan penelitian selanjutnya merupakan sajian konstruksi hukum/regulasi setelah dilakukan penelitian dan analisis berkaitan dengan parameter, kualifikasi dan kosntruksi bagaimana PTUN menguji tindakan faktual dengan dimensi yang akan datang yang belum dinormakan UUAP atau UU PTUN.

Semarang, 18 Maret 2020- Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang meraih gelar doktor setelah dinyatakan lulus dalam ujian terbuka yang digelar oleh Program Studi Hukum Program Doktor  (PSHPD) Fakultas Hukum UNTAG Semarang di kampus Jl.Pemuda 70 Semarang.

Penelitian disertasi yang berjudul “Konsep Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi yang Berkeadilan” telah diuji oleh Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum (Ketua dewan penguji dan promotor) dan Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH., MH (sekretaris penguji). Adapun anggota penguji terdiri atas Dr. Wijaya, SH., M.Hum (copromotor), Dr. Sigit Irianto, SH., M.Hum (penguji), Dr. Bakti Trisnawati, SH., M.Hum (penguji), Dr. Sri Mulyani, SH., Mum (penguji) dan Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH selaku penguji eksternal.

Dari hasil penilaian dewan penguji, oleh ketua dewan Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum disampaikan bahwa  Siti Mariyam memperoleh predikat cumlaude dengan nilai indeks prestasi 3,88.

Dari hasil penelitian disertasinya, Siti Mariyam menyampaikan bahwa peraturan penyelenggaraan angkutan sewa khusus belum mencerminkan keadilan, karena dalam pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Secara spesifik penyelenggaraan angkutan sewa khusus diatur dalam Permenhub Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatur bahwa perusahaan penyelenggara angkutan sewa khusus harus memiliki izin angkutan sewa, karena terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan penumpang.

Permenhub tersebut juga mengatur tentang ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh petugas perhubungan dan kepolisian. Namun faktanya aturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena tidak terdapat tanda khusus sebagai angkutan sewa khusus. Dalam penelitiannya Siti Maryam membuat satu model bahwa mestinya perusahaan angkutan sewa khusus yang memiliki legalitas pengemudi, mobil dan perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak aplikasi, yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan, yang kemudian diikuti pemberian tanda khusus berupa stiker pada mobil.

Dengan demikian, dapat menjadi pembeda dan memudahkan pengawasan dalam melakukan pengawasan dan perlindungan hukum bagi penumpang.