Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 14 maret 2019 Mengadakan seminar menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan mengangkat tema “Sosialisasi Pencegahan & Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan”.
Hadir dalam seminar Rektor UNTAG Semarang Dr.Drs. Suparno, MSi, Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang Dr. Edy Lisdiono, SH., M.Hum, berseta sivitas akademika. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.
OJK lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional.
Nuril Muchendrawan menyampaikan OJK memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi tindak pidana. Seperti halnya money laundry. Pengawasan bank oleh OJK antara lain Bank kantor cabang dan bank asing.
Seminar nasional bertemakan Netralitas Aparat Penegak Hukum di Tahun Politik 2019. Forum tersebut diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Untag dengan dibuka oleh Rektor Dr Suparno.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak pernah pandang bulu menangani kasus penyelewengan uang negara. Lembaga antirasuah itu berprinsip pantang menghentikan perkara mendasari alat bukti yang dimilikinya. Hal ini sekaligus bentuk netralitas mereka terbebas dari kepentingan politik, golongan, atau elite tertentu.
"Pada prinsipnya kasus yang ditangani KPK tidak akan dihentikan atau keluar SP3 melainkan berlanjut hingga ke persidangan. Ketika sudah menetapkan tersangka maka kelengkapan alat buktinya juga minimal dua bahkan lebih. Akhirnya kasus pasti jalan," tutur Penuntut Umum KPK, Dr Fitroh Rochyanto di Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
Fitroh Rochyanto yang juga alumnus Fakultas Hukum Untag menambahkan, dengan prinsip ini, KPK menjadi bagian dari tulang punggung memberantas kejahatan kerah putih. Disamping tentunya lembaga lain diantaranya kepolisian, dan kejaksaan. Adapun menghadapi Pemilu 2019, yang boleh jadi akan muncul tarik ulur kepentingan pihaknya menegaskan untuk tetap netral.
"Sudah terbukti bertahun-tahun KPK netral. Berdiri sejak 2002 dipayungi UU Pemberantasan Korupsi dan UU KPK kami juga tidak pernah pandang bulu menyeret para koruptor dari berbagai latar belakang profesi," tegas dia.
Tak kurang Marta Parulina dan D Wismawati menyatakan kuatnya netralitas yang dijunjung tinggi aparatur penegak hukum. Mereka juga tidak akan berpihak kemana pun melainkan menjalankan kewajiban menegakkan aturan dan perundang-undangan.
Sementara itu Rektor Suparno menyatakan forum ini wadah memberikan pemahaman bagi publik. Utamanya juga mengenai sikap netral aparatur penegak hukum yang tidak boleh ditarik ke dalam kepentingan politik atau kekuasaan.
Penyelenggaraan seminar internasional Intelelectual Property Law and Company Value yang diselenggarakan Fakultas Hukum Untag Semarang, Selasa 12 Februari 2019, mengundang Prof. Jihyun Park dari Youngsan University Korea sebagai narasumber. Peserta seminar diikuti oleh civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
Menurut Dekan Fakultas Hukum Untag Dr. Edy Lisdiyono, seminar ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang telah dilakukan kedua belah pihak, yakni Fakultas Hukum Untag Semarang dengan Youngsan University.
“Kedatangan Prof. Jihyun ke sini untuk menyampaikan materi terkait Property Law yang saat ini menjadi isu global, sehingga terkait hal ini masyarakat perlu tahu tentang bagaimana seseorang memiliki hak intelektual agar karya cipta yang dihasilkan tidak dijiplak orang lain.” Kata Dr. Edy Lisdiyono, SH.. M.Hum.
Hak Kekayaan Intelektual merupakn hasil karya dan kreativitas seseorang yang harus dilindungi secara hukum, termasuk dalam perusahaan. Pada era globalisasi , Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting, karena berkaitan erat dengan perdagangan bebas.
Menurut Prof. Jihyun “Perlindungan hukum atas hasil riset dan inovasi yang dipatenkan merupakan bentuk penghargaan suatu Negara”
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menjalin sinergisitas dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Hubungan kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan naskah kesepakatan antardua lembaga di Grha Kebangsaan Kampus Untag Pawiyatan Luhur, Bendanduwur. Acara ini juga didukung sepenuhnya oleh Pusat Kajian ASEAN Fakultas Hukum Untag.
Hadir pada forum itu Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Dr. Suparno, Dekan Fakultas Hukum Dr Edy Lisdiyono, Dubes Portugal Mulya Wirana (2014- 2017) yang juga Senior Legal Advisor Kemenlu dan Pejabat Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu Purnomo AChandra. Diakuinya, langkah ini strategis karena Untag menggandeng lembaga pemerintah yang peran dan fungsinya sangat penting, terutama berkenaan dengan segala sesuatu yang menyangkut dunia internasional. Di era global semua pihak turut terhubung dalam percaturan mondial, termasuk perguruan tinggi.
Dekan Fakultas Hukum Dr. Edi Lisdiyono, SH., M.Hum menyatakan, “Dalam nota kesepahaman Kemenlu akan melatih mahasiswa dalam pembuatan surat dan dokumen perjanjian internasional, baik antarnegara dan lembaga maupun memberi kesempatan magang bagi mahasiswa’’. Kementerian juga akan memberi bahan dan informasi berkaitan tugas skripsi, tesis, dan disertasi bagi mahasiswa FH Untag. Rektor Suparno di sela-sela membuka acara yang juga dibarengi dengan seminar pelaksanaan kebijakan luar negeri dan perjanjian internasional oleh Indonesia itu, memberikan apresiasi.
Mulya Wirana mengatakan, forum ini sangat penting, terkait dengan transfer pengalaman dan keilmuan untuk mahasiswa. ‘’Pelatihan perlu diberikan kepada mahasiswa. Alasannya karena banyak perjanjian antarnegara yang harus diketahui dan dipelajari,’’tuturnya.
12 Januari 2019, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Untag mengadakan bakti sosial dengan menggandeng anak-anak yatim piatu dari Al Bisri Jatingaleh Semarang. Acara tersebut dihadiri oleh dosen dan mahasiswa PDIH angkatan I sampai VI, yang diselenggarakan di kampus Jl Pemuda 70 Semarang, Dekan Fakultas Hukum Untag Dr Edy Lisdiyono SH MHum mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan agenda rutin fakultas.
‘’Hal ini sebagai bentuk kepedulian kampus terhadap anak yatim piatu. Sekaligus sebagai wujud pelaksanaan amanah yang Allah Swt berikan kepada kita semua agar selalu menyantuni mereka,’’tuturnya.
Dekan meyakini bahwa melalui doa para anak yatim ini akan membawa berkah, sehingga doa yang diharapkan dapat dikabulkan oleh Allah Swt. Ketua Program Studi PDIH Prof Dr Sarsintorini, berharap melalui doa bersama ini segala kesulitan dapat teratasi dengan baik, mengingat Fakultas Hukum UNTAG sekarang ini sedang mempersiapkan akreditasi untuk mempertahankan akreditasi A.
Dia juga berharap diberikan kelancaran, agar pada wisuda bulan April mendatang PDIH dapat menghasilkan lulusan doktor perdananya dengan kuantitas dan kualitas yang unggul. Selain itu doa juga diperuntukan bagi dosen senior Prof Dr Sri Redjeki Hartono, almarhumah yang telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu, dan mendoakan para mahasiswa PDIH yang kebetulan pada semester ini telah meninggal dunia, yakni Triangka Para Putra, Rumbadi, Dede Elga Herlistiawan, Selebihnya dimohonkan kesembuhan untuk para mahasiswa PDIH yang sekarang sakit yakni Joko Orexahadi, Darmawan TBU dan Sudaryanto.
Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Sigit Irianto, saat mewakili rektor menyampaikan bahwa menyantuni anak yatim telah menjadi salah satu tanggung jawab sosial bagi Untag. Hal itu dibuktikan dengan diberikannya beasiswa bagi yatim piatu untuk menempuh pendidikan secara gratis hingga lulus sarjana.
