Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Berita Terbaru

  • Sab
    Nov
    22
    2014
    Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dalam rangka pengembangan ilmu Hukum dan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi menyelenggarakan Lokakarya Hukum Kesehatan dan Penulisan Jurnal Internasional denga...
  • Sab
    Nov
    22
    2014
    Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, akan kedatangan tamu dari Asesor BAN PT untuk melakukan visitasi Akreditasi besok tanggal 2-4 Desember 201...
  • Sab
    Nov
    22
    2014
    Pusat Kajian ASEAN Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang bertempat di Aula Fakultas Hukum, Jalan Pawiyatan Luhur Bendanduwur Semarang akan melaksanakan Seminar...
  • Sab
    Nov
    22
    2014
    Pusat Kajian ASEAN Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri telah berhasil melaksanakan Pelatihan Penyusunan Perjanjian Internasional untuk kalang...
  • Sab
    Nov
    22
    2014
    Lembaga Pengandian kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang 350 orang peserta berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1...
  • Sab
    Nov
    22
    2014
    BEM Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Rabu 19 Nopember 2014 menyelenggarakan kegiatan ilmiah rutin bulanan berupa FGD dengan tema Pro-Kontrak Pidana Mati di Indonesia, dengan Dosen ...
  • Rab
    Nov
    12
    2014
    Pusat Studi Keilmuan Sistim Peradilan Pidana (SPP) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang akan menyelenggarakan kegiatan studi banding di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Cilacap - Ja...
  • Sel
    Jan
    21
    2014
    SEMINAR HUKUM KESEHATAN PUSAT KAJIAN HUKUM KESEHATAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG KERJASAMA DENGAN PRODI STUDI FORENSIK dan MEDIKOLEGAL KEDOKTERAN UNDIP SEMARANG Semianar Hukum Kesehat...
  • Jum
    Jan
    10
    2014
    A. PELAKSANAAN UJIAN SUSULAN Pelaksanaan Ujian Susulan Semester Gasal Tahun Akademik 2013-2014 akan dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 8  Pebruari 2014, maka : Mahasiswa yang belum melaksanakan Ujian...

Info Kampus

Pusat Studi Keilmuan Sistim Peradilan Pidana (SPP) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang akan menyelenggarakan kegiatan studi banding di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Cilacap - Jawa Tengah. Kegiatan ini terbuka bagi mahasiswa Semester III, V dan Semester VII. Pendaftaran Mulai tanggal 12 November s.d 6 Desember 2014.

Pengunjung Online

Kami memiliki 17 tamu dan tidak ada anggota online

Kunjungan Web

242532
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Akhir minggu
Bulan ini
Akhir bulan
Total
290
1015
290
235771
19462
29216
242532

IP Anda: 54.211.137.77
Waktu: 11-23-2014 06:26:16

Link

 

 

Perbedaan pendapat soal substansi Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ada pendapat bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE berkaitan dengan Pasal 310 KUHPidana, yang mana unsur “di muka umum” berlaku pula dalam penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, misalnya informasi elektronik yang disebarkan lewat email dikatakan tidak memenuhi unsur di muka umum karena sifatnya tertutup antar individu. Sementara, pendapat lain bahwa unsur di muka umum tidak dapat digunakan dalam penyebaran informasi elektronik karena kekhususan penyebaran informasi elektronik: cepat, berbagai jalur (seperti email, web, sms), dan jangkauan yang lebih luas, sehingga informasi elektronik yang disebarkan lewat email tidak perlu dipersoalkan dan dikaitkan dengan unsur di muka umum, dan UU ITE menjangkau semua jenis penyebaran informasi elektronik baik tertutup (misalnya lewat email), ataupun terbuka (misalnya lewat website)

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 atas Judicial Review Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan on line) karena ada unsur “di muka umum”. Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses” muatan pencemaran nama baik”.

Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ‘di muka umum’ tidak menjadi unsur dalam penyebaran informasi elektronik. Dalam UU ITE telah diatur rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Ketiga istilah tersebut dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut: Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, mailing list. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email. Membuat dapat Diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik. (http://www.ronny-hukum.blogspot.com/)

Add comment


Security code
Refresh

Profil Fak. Hukum

Layanan Kampus


 


 


 


 

LiveZilla Live Help

Portal