Berita Terbaru

  • Dalam rangka menyusun program kerja Fakultas Hukum Tahun 2015/2016, maka Fakultas Hukum mengadakan Rapat Kerja yang telah di selenggarakan p...
  • Senin 23 Februari 2015, akademisi Fakultas Hukum (FH) Untag Semarang memberikan perhatian terhadap putusan praperadilan Komjen Budi Gunawa...
  • Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum terpilih sebagai Dekan Fakultas Hukum (FH) Untag Semarang periode 2015 – 2020. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum...
  • Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dalam rangka pengembangan ilmu Hukum dan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi menyelenggarakan Lokaka...
  • Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, akan kedatangan tamu dari Asesor BAN PT untuk ...
  • Pusat Kajian ASEAN Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang bertempat di Aula Fakultas Hukum, Jalan Pa...
  • Pusat Kajian ASEAN Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri telah berhasil melaksanaka...
  • Lembaga Pengandian kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang 350 orang peserta be...
  • BEM Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Rabu 19 Nopember 2014 menyelenggarakan kegiatan ilmiah rutin bulanan berupa FGD den...
  • Pusat Studi Keilmuan Sistim Peradilan Pidana (SPP) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang akan menyelenggarakan kegiatan studi ...
  • SEMINAR HUKUM KESEHATAN PUSAT KAJIAN HUKUM KESEHATAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG KERJASAMA DENGAN PRODI STUDI FORENSIK dan MEDIK...
  • UPACARA MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA Dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda, dengan ini diberitahukan bahwa Yayasan Pembina Pendid...
  •   Enam Pasangan Calon Haji Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ( UNTAG) dilepas oleh Dekan Fakultas Hukum Bapak Bambang Joy...
  • Pelantikan BEM dan Senat Mahasiswa yang dilaksanakan pada Hari  : Kamis, 12 September 2013, di aula Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 19...
  • PENGUMUMAN                            Diberitahukan kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum UNTAG Semarang, bahwa Fakultas Hukum UNTAG Se...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Link Khusus

Kritik/Saran/Pertanyaan

Pengunjung Online

Kami memiliki 33 tamu dan tidak ada anggota online

Kunjungan Web

621746
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Akhir minggu
Bulan ini
Akhir bulan
Total
1339
3631
13688
590238
9198
144031
621746

IP Anda: 54.167.184.188
Waktu: 06-03-2015 08:16:34

Link

 

 


Perpustakaan


Sistem Akademik
Kapus Merah Putih


Bahan Ajar Online


Kelas Virtual

Perbedaan pendapat soal substansi Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ada pendapat bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE berkaitan dengan Pasal 310 KUHPidana, yang mana unsur “di muka umum” berlaku pula dalam penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, misalnya informasi elektronik yang disebarkan lewat email dikatakan tidak memenuhi unsur di muka umum karena sifatnya tertutup antar individu. Sementara, pendapat lain bahwa unsur di muka umum tidak dapat digunakan dalam penyebaran informasi elektronik karena kekhususan penyebaran informasi elektronik: cepat, berbagai jalur (seperti email, web, sms), dan jangkauan yang lebih luas, sehingga informasi elektronik yang disebarkan lewat email tidak perlu dipersoalkan dan dikaitkan dengan unsur di muka umum, dan UU ITE menjangkau semua jenis penyebaran informasi elektronik baik tertutup (misalnya lewat email), ataupun terbuka (misalnya lewat website)

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 atas Judicial Review Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan on line) karena ada unsur “di muka umum”. Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses” muatan pencemaran nama baik”.

Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ‘di muka umum’ tidak menjadi unsur dalam penyebaran informasi elektronik. Dalam UU ITE telah diatur rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Ketiga istilah tersebut dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut: Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, mailing list. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email. Membuat dapat Diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik. (http://www.ronny-hukum.blogspot.com/)

Add comment


Security code
Refresh